persinggahan

OLEH: ANINDITA RAMADHANI 3607100007

URGENSI MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring adalah inforamasi faktual dari suatu kebijakan/program/ proyek, yaitu adalah mengenai bagaimana hal tersebut bisa terjadi, mengapa hal tersebut bisa terjadi, apa yang terjadi (apa yang sudah dipenuhi, apa yang belum), dan, apakah konsep dan design kebijakan/program/ proyek sudah dilaksanakan. Sedangkan, evaluasi adalah menilai manfaat suatu kebijakan/ program/ proyek (yang akan, sedang, atau sudah dilakukan); jika performa program seperti ini apakah dapat memberikan manfaat atau, (dari hasil pemantauan) apa yang harus ditingkatkan. Berikut ini adalah diagram posisi monitoring dan evaluasi dalam perencanaan.

Dalam suatu proses perencanaan, diperlukan adanya monitoring dan evaluasi. Evaluasi merupakan elemen penting karena dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana keefektifan suatu program ataupun kebijakan untuk dalam mengatasi suatu masalah dalam perkotaan.

MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DI INDONESIA
Dalam perencanaan wilayah di Indonesia telah dikenal pembuatan laporan Monev (Monitoring dan Evaluasi) dalam rangka realisasi proses monitoring dan evaluasi dalam perencanaan. Akan tetapi, proses evaluasi di Indonesia kurang efisien, dikarenakan (Solihin,2008):s
• Sistem evaluasi yang dimiliki pemerintah sekarang terlalu banyak
Fakta inefisiensi pemerintah dalam penerapan monitoring dan evaluasi perencanaan di Indonesia:ditunjukkan oleh diagram berikut ini (diolah dari Solihin, 2008):


Keterangan:
Dari 74 kementerian di pusat, terbagi menjadi 653 eselon 1, yang lalu dibagi lagi menjadi 11.240 eselon 2. Menuju daerah, pemerintahan terbagi menjadi 33 provinsi, yang memiliki 990 kantor layanan di unit provinsi, belum lagi dibagi lagi menjadi 13.230 kantor layanan di unit distrik/kota. Dan, di setiap kantor layanan kota tersebut, dilakukan proses monitoring dan evaluasi. Dapat dibayangkan betapa banyak dokumen Monev (Monitoring dan Evaluasi) yang dihasilkan tiap tahun. Pada faktanya, 225 ton kertas /tahun dihabiskan untuk membuat dokumen monev tersebut. Dan biaya pembuatan monev masih ditambah dengan biaya pengiriman dokumen ke Jakarta (pusat).

• Tidak ada hubungan antara tiap-tiap sistem evaluasi
• Adanya pekerjaan/program yang terduplikasi
• Tidak ada kepedulian dari institusi lain
• Kurangnya penghargaan bagi hasil evaluasi yang baik.


INTEGRASI DALAM MONITORING DAN EVALUASI
Oleh karena inefisiensi yang terjadi, diperlukan suatu upaya mengintegrasikan sistem-sistem evaluasi yang ada dalam pemerintahan, seperti yang telah digambarkan oleh Solihin, 2008:



1. Mengembangkan national coordination group
• Hal ini pada dasarnya adalah memformalkan metode kerjasama informal dalam pengembangan dan pelaksanaan M & E proses, yang digunakan oleh kementerian saat ini.

• Tugasnya menciptakan Grup Koordinasi Senior (Nasional), dengan mandat untuk mengarahkan pengembangan manajemen kinerja dan indikator di RI, dan melaporkan kemajuannya kepada Kabinet melalui Menteri yang ditunjuk mengenai tujuan isu dan masalah.

2. Mengembangkan indicator resources group
• Dalam rangka untuk mengembangkan pengetahuan teknis yang terkait dengan definisi dan penggunaan indikator kinerja, dan memastikan manfaat maksimum berasal dari upaya
diarahkan pada mendefinisikan, mengumpulkan, dan menggunakan indikator, sebuah Grup Indikator kinerja Sumber Daya dibentuk.
• Grup tersebut akan menjadi suatu kelompok / teknis yang profesional dirancang untuk memberikan dukungan kepada kementerian / lembaga di pengembangan indikator dan M & E proses.

3. Membentuk Data Base Indikator
• Sistem RI menjadi semakin berfokus pada alokasi dan evaluasi sumber daya dan aktivitas jangka panjang. Monev, sebagai salah satu aspek yang berpengaruh dalam alokasi dana, dsn Evaluasi Program Tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Lima Tahunan, memerlukan data base ini.
• Kebutuhan dalam konsistensi dan relevansi dalam pendefinisian indikator seiring berjalannya waktu menjadi penting, karena menjadikan lebih mudah melacak kinerja program dari waktu ke waktu.
• Setiap kali alat pengukuran kinerja sebuah program atau perubahan aktivitas, menjadi perlu untuk mencatat perubahan memastikan bahwa perubahan definisi tidak mempengaruhi penafsiran hasil.

4. Membentuk Jadwal Monitoring dan Evaluasi yang Baru
• Mengingat meningkatnya jumlah dan kompleksitas fungsi manajemen yang didelegasikan ke unit kerja manajer, bersama dengan pelaporan yang persyaratannya semakin kompleks, proses sosialisasi tradisional mungkin tidak cukup mempersiapkan para manajer untuk memberikan kualitas pelaporan.yang diperlukan, sehingga diperlukan penjadwalan ulang.
• Selain itu, sebagai tingkat persiapan / pelatihan meningkat dengan kompleksitas, menjadi penting untuk memastikan bahwa waktu tambahan, biaya, dan sumber daya digunakan secara efektif.

5.Membentuk Komunitas Pengembangan Evaluasi Indonesia (IDEC)
IDEC akan berisikan:
1. Pemerintah
2. Pelaku bisnis (swasta)
3. Organisasi non pemerintah


KEDEPANNYA BAGI INDONESIA
Pada dasarnya, dalam rangka menghindari pemborosan dan inefisiensi program monitoring dan evaluasi perencanaan, integrated system ini adalah solusi yang tepat. Akan tetapi, dalam pembentukan indicator data base, harus fleksibel, karena setiap program perencanaan memiliki keunikan programnya sendiri yang indikator keberhasilannya tidak bisa disamaratakan. Sehingga, data base indikator harus mampu mengakomodasi tiap karakter dari program dan kebijakan dari unit-unit pelayanan yang ada dan juga masih bisa diadaptasikan pada karakter-karakter khusus yang dimiliki oleh suatu program/kebijakan.
Komunitas pengembangan evaluasi haruslah memiliki anggota beragam yang dapat memfasilitasi pembentukan indikator dari tiap-tiap jenis proyek,



Diolah dari: artikel Dadang Solihin,2008: Setting Up the Development Performance Evaluation System.