OLEH: ANINDITA RAMADHANI 3607100007
URGENSI MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring adalah inforamasi faktual dari suatu kebijakan/program/ proyek, yaitu adalah mengenai bagaimana hal tersebut bisa terjadi, mengapa hal tersebut bisa terjadi, apa yang terjadi (apa yang sudah dipenuhi, apa yang belum), dan, apakah konsep dan design kebijakan/program/ proyek sudah dilaksanakan. Sedangkan, evaluasi adalah menilai manfaat suatu kebijakan/ program/ proyek (yang akan, sedang, atau sudah dilakukan); jika performa program seperti ini apakah dapat memberikan manfaat atau, (dari hasil pemantauan) apa yang harus ditingkatkan. Berikut ini adalah diagram posisi monitoring dan evaluasi dalam perencanaan.
Dalam suatu proses perencanaan, diperlukan adanya monitoring dan evaluasi. Evaluasi merupakan elemen penting karena dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana keefektifan suatu program ataupun kebijakan untuk dalam mengatasi suatu masalah dalam perkotaan.
MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DI INDONESIA
Dalam perencanaan wilayah di Indonesia telah dikenal pembuatan laporan Monev (Monitoring dan Evaluasi) dalam rangka realisasi proses monitoring dan evaluasi dalam perencanaan. Akan tetapi, proses evaluasi di Indonesia kurang efisien, dikarenakan (Solihin,2008):s
• Sistem evaluasi yang dimiliki pemerintah sekarang terlalu banyak
Fakta inefisiensi pemerintah dalam penerapan monitoring dan evaluasi perencanaan di Indonesia:ditunjukkan oleh diagram berikut ini (diolah dari Solihin, 2008):
Keterangan:
Dari 74 kementerian di pusat, terbagi menjadi 653 eselon 1, yang lalu dibagi lagi menjadi 11.240 eselon 2. Menuju daerah, pemerintahan terbagi menjadi 33 provinsi, yang memiliki 990 kantor layanan di unit provinsi, belum lagi dibagi lagi menjadi 13.230 kantor layanan di unit distrik/kota. Dan, di setiap kantor layanan kota tersebut, dilakukan proses monitoring dan evaluasi. Dapat dibayangkan betapa banyak dokumen Monev (Monitoring dan Evaluasi) yang dihasilkan tiap tahun. Pada faktanya, 225 ton kertas /tahun dihabiskan untuk membuat dokumen monev tersebut. Dan biaya pembuatan monev masih ditambah dengan biaya pengiriman dokumen ke Jakarta (pusat).
• Tidak ada hubungan antara tiap-tiap sistem evaluasi
• Adanya pekerjaan/program yang terduplikasi
• Tidak ada kepedulian dari institusi lain
• Kurangnya penghargaan bagi hasil evaluasi yang baik.
INTEGRASI DALAM MONITORING DAN EVALUASI
Oleh karena inefisiensi yang terjadi, diperlukan suatu upaya mengintegrasikan sistem-sistem evaluasi yang ada dalam pemerintahan, seperti yang telah digambarkan oleh Solihin, 2008:
1. Mengembangkan national coordination group
• Hal ini pada dasarnya adalah memformalkan metode kerjasama informal dalam pengembangan dan pelaksanaan M & E proses, yang digunakan oleh kementerian saat ini.
• Tugasnya menciptakan Grup Koordinasi Senior (Nasional), dengan mandat untuk mengarahkan pengembangan manajemen kinerja dan indikator di RI, dan melaporkan kemajuannya kepada Kabinet melalui Menteri yang ditunjuk mengenai tujuan isu dan masalah.
2. Mengembangkan indicator resources group
• Dalam rangka untuk mengembangkan pengetahuan teknis yang terkait dengan definisi dan penggunaan indikator kinerja, dan memastikan manfaat maksimum berasal dari upaya
diarahkan pada mendefinisikan, mengumpulkan, dan menggunakan indikator, sebuah Grup Indikator kinerja Sumber Daya dibentuk.
• Grup tersebut akan menjadi suatu kelompok / teknis yang profesional dirancang untuk memberikan dukungan kepada kementerian / lembaga di pengembangan indikator dan M & E proses.
3. Membentuk Data Base Indikator
• Sistem RI menjadi semakin berfokus pada alokasi dan evaluasi sumber daya dan aktivitas jangka panjang. Monev, sebagai salah satu aspek yang berpengaruh dalam alokasi dana, dsn Evaluasi Program Tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Lima Tahunan, memerlukan data base ini.
• Kebutuhan dalam konsistensi dan relevansi dalam pendefinisian indikator seiring berjalannya waktu menjadi penting, karena menjadikan lebih mudah melacak kinerja program dari waktu ke waktu.
• Setiap kali alat pengukuran kinerja sebuah program atau perubahan aktivitas, menjadi perlu untuk mencatat perubahan memastikan bahwa perubahan definisi tidak mempengaruhi penafsiran hasil.
4. Membentuk Jadwal Monitoring dan Evaluasi yang Baru
• Mengingat meningkatnya jumlah dan kompleksitas fungsi manajemen yang didelegasikan ke unit kerja manajer, bersama dengan pelaporan yang persyaratannya semakin kompleks, proses sosialisasi tradisional mungkin tidak cukup mempersiapkan para manajer untuk memberikan kualitas pelaporan.yang diperlukan, sehingga diperlukan penjadwalan ulang.
• Selain itu, sebagai tingkat persiapan / pelatihan meningkat dengan kompleksitas, menjadi penting untuk memastikan bahwa waktu tambahan, biaya, dan sumber daya digunakan secara efektif.
5.Membentuk Komunitas Pengembangan Evaluasi Indonesia (IDEC)
IDEC akan berisikan:
1. Pemerintah
2. Pelaku bisnis (swasta)
3. Organisasi non pemerintah
KEDEPANNYA BAGI INDONESIA
Pada dasarnya, dalam rangka menghindari pemborosan dan inefisiensi program monitoring dan evaluasi perencanaan, integrated system ini adalah solusi yang tepat. Akan tetapi, dalam pembentukan indicator data base, harus fleksibel, karena setiap program perencanaan memiliki keunikan programnya sendiri yang indikator keberhasilannya tidak bisa disamaratakan. Sehingga, data base indikator harus mampu mengakomodasi tiap karakter dari program dan kebijakan dari unit-unit pelayanan yang ada dan juga masih bisa diadaptasikan pada karakter-karakter khusus yang dimiliki oleh suatu program/kebijakan.
Komunitas pengembangan evaluasi haruslah memiliki anggota beragam yang dapat memfasilitasi pembentukan indikator dari tiap-tiap jenis proyek,
Diolah dari: artikel Dadang Solihin,2008: Setting Up the Development Performance Evaluation System.
June 5, 2010 at 9:04 AM
asalamualaikum,,,
saya mw bertanya, kira" seberapa pentingnya monitoring ini harus dilakukan?dan siapa saja yang berhak untuk melakukan monitoring?
June 5, 2010 at 9:24 AM
haloo anin ini vio, saya ingin bertanya :
apakah hanya dengan cara ini monitoring dan evaluasi yang berjalan di Indonesia akan menjadi lebih efisien??
dan apakah monitoring ini bisa dilakukan pada setiap program/proyek atopun kebijakan??
dan satu lagi siapa yang dimaksud dengan organisasi lain yang masuk dalam komunitas pengembangan evaluasi indonesia??
June 5, 2010 at 9:29 AM
numpang tanya yah.. :D
Pada hakekatnya, tujuan monev adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam perencaan program dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan dan/atau program secara berkala..
Namun, apabila dalam pelaksanaan Monev ditemukan masalah atau penyimpangan, lalu tindakan apa yang bisa diambil oleh para pemangku kepentingan?
June 5, 2010 at 10:41 AM
monev sudah sering diaplikasi kan. namun yg menunjukkan hasil yang signifikan dalam efisiensi belum ada sepertinya.
apakah ada studi kasusnya? atau mungkin di negara lain?
June 5, 2010 at 4:34 PM
monitoring dan evaluasi dalam proses implementasi sebuah program sangat perlu sehingga dapat dinilai secara objektif atau dapat dideteksi sejak awal sejauh mana program tersebut telah dilaksanakan dan apa penyebab dari penyimpangan suatu program tersebut.
saya mau bertanya kepada anda,,seberapa signifikan efisiensi penerapan integrated system ini dalam monev perencanaan,,,,
June 5, 2010 at 4:41 PM
Berdasarkan sumber yang saya baca http://www.slideshare.net/DadangSolihin/monitoring-dan-evaluasi-perencanaan-pembangunan-381399
diketahui bahwa monev dilakukan dari tahap input-proses-output-outcomes-impacts.
Dengan monev yang terintegrasi pada kelima tahap tersebut mungkin bisa menjadikan monev tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya.
June 5, 2010 at 5:42 PM
menurut saya yang paling penting dalam monev adalah keberlanjutan dari kegiatan itu sendiri..tidak banyak sekarang proses evaluasi yang hanya berhenti di evaluasi saja..tanpa adanya tindakaln lanjut dari proses evaluasi tersebut..
semoga dengan integrasi monev ini bisa membuat evaluasi di Indonesia menjadi berkelanjutan..
June 5, 2010 at 8:31 PM
nin, ini tiara.
mau nanya, monev dengan integrated evaluation inu sudah pernah diterapin dmn aja?trs hasilnya bagaimana?
oya, waktu pelaksanaannya apa sama kyk monev biasa?
maksih =)
June 5, 2010 at 8:53 PM
saudari anin karena pemahaman saya sedikit tentang hal ini, saya ingin menanyakan, apakah pelaksanaan monev itu ada batasan masa berakhirnya? jika iya kapan masa itu? dan siapa yang bertanggung jawab terhadap monev itu sendiri? karena meninjau beberapa program pemerintah yang ada sperti KIP, monev itu sendiri terkadang tidak dilakukan terhadap program yang telah atau sedang terlaksana pada tingkat kelurahan.
June 5, 2010 at 9:17 PM
menurut anda bagaimana tolok ukur suatu program monitoring dapat dikatakan efisien?
June 5, 2010 at 11:14 PM
Monev merupakan hal yang terpenting dalam suatu pembangunan.
Menurut anda, mengapa proses monev di Indonesia sendiri masih kurang efisien?
June 5, 2010 at 11:29 PM
annisaa:
seperti yang telah dijelaskan pada paragraf awal artikel, monitoring dan evaluasi ini penting, karena diperlukan untuk melihat suatu program itu sdh baik atau perlu diperbaiki untuk program slanjutnya, atau sama sekali tidak efektif jd tidak perlu dilanjutkan. Jika tidak dilakukan monev, maka bisa jadi suatu program keluar dari jalur tujuannya dan atau tidak dapat memecahkan masalah yang seharusnya dg adanya program itu bs diselesaikan dan pelaku program bahkan tidak tahu bahwa programnya itu telah menyimpang.
sedangkan untuk yang berhak untuk melakukan monitoring, pada dasarnya semua pemegang kepentingan bisa melakukan monitoring dan evaluasi, bisa jadi pelaku program, masyarakat, pakar, pemerintah, atau pihak swasta.
sweeturenbejr a.k.a vio :) :
integrated evaluation system merupakan salah satu cara untuk efisiensi sistem evaluasi di Indonesia. Pada dasarnya, efisiensi sistem evaluasi ini sangat besar dipengaruhi oleh efisiensi sistem birokrasi.dan mnrt saya, evaluasi yg terintegrasi ini merupakan salah satu cara terbaik untuk mengefisiensi pnjangnya sistem pemerintahan yg ada di Indonesia, yaitu dengan mengerjasamakan tiap instansi dan membuat database indikator sehingga tidak tumpang tindih antara evaluasi2 tiap2 instansi.
monitoring ini bisa dilakukan oleh tiap program/kebijakan. karena pada tiap program tentunya perlu diadakan monitoring dan evaluasi agar dpt diketahui keberhasilan program (program tetap pada jalurnyaa), keberlanjutan, dan efisiensinya.
yang dimaksud organisasi non-pemerintah disini adalah LSM2, dan organisasi2 masyarakat (organisasi buruh misalnya) yang dapat memberi masukan dari sudut pandang aspirasi golongan2 masyarakat tertentu dalam menentukan indikator dan kriteria dalam evaluasi program2 maupun kebijakan yg dibuat.
June 6, 2010 at 12:11 AM
maya:nin mau tanya....pada konsep integrating dalam monitoring dan evaluasi, apakah pelaksanaan monitoring dan eavluasi berjalan secara bersamaan?lalu dalam IDEC disebutkan ada 3 stakeholder, apakah peran ketiganya sama dalam monev?
June 6, 2010 at 12:13 AM
selamat siang,,
saya ingin menanyakan, bagaimanakah proses/alur monev suatu program?
terimakasih atas jawaban anda.
June 6, 2010 at 1:26 AM
nurida:
penanganan penyimpangan itu bervariasi, trgantung pd kebijakan/program apa yg dievaluasi. pada RTRW, penyimpangan dikategorikan menjadi tipologi2, dan ditangani sesuai tipologi penyimpangannya, dan pada pembangunan rusun dpt dilakukan BCA dan jika ada penyimpangan (tidak layak bangun), maka pembangunan rusun akan dihentikan, dsb.
putra:
monev memang sdh sering diaplikasikan, kurangnya efektifitas implementasi monev diakibatkan oleh inefisiensi pemerintah; seperti kurangnya penghargaan bagi evaluasi yg berhasil, banyaknya monev yg dikumpulkan dari tiap2 bagian sehingga pada level atas, monev tersebut hanya dibaca sekilas lalu karena byknya monev yg harus dibaca,dll. sehingga, diterapkan integrated monev ini.
utk studi kasus integrated evaluation system, sya sendiri masih blm menemukan studi kasus di dlm maupun luar negeri.akan tetapi,sepengetahuan saya, konsep ini juga digaungkan di cina melalui Shanghai International Program for Development Evaluation Training Asia‐Pacific Finance and Development Center.
umi:
saya tidak bisa memastikan seberapa besar peningkatan efisiensi penerapan integrated evaluation system ini dalam sistem evaluasi d indonesia. akan tetapi, dengan menekankan kerjasama antar instansi dan pembentukan database indikator, maka akan terjadi penghematan monev yg besar krn tidak ada tumpang-tindih monev antar instansi lagi, dan lagi, dg adanya indikator yg konsisten, maka penilaian terhadap suatu kebijakan/program akan menjadi lbh mudah sehingga tidak memerlukan tenaga yg berlebih. sekian jawaban saya, semoga bermanfaat..:)
June 6, 2010 at 2:07 AM
sy ingin bertanya, efisiensi apa yg dimiliki monev dengan integrated evalation system ini bila dibandingkan dengan monev yang telah biasa dilakukan di Indonesia? thanks before.. :)
June 6, 2010 at 2:49 AM
menurut solihin,2008 Sistem evaluasi yang dimiliki pemerintah sekarang terlalu banyak... bukankah "banyaknya" sistem evaluasi di atas memang ada tujuannya ya... dan kalau borosnya cuma gara-gara kertas, bagaimana dengan mengirimkan hasil monev dari setiap wilayah menggunakan soft atau cd.. hehehe... :-D gimana pendapat anda?
June 6, 2010 at 3:52 AM
Jika indikator-indikator pada kasus ini terjadi ketidaksinkronisasi. Apa solusi yang anda tawarkan pada kasus ini?? Makasih
June 6, 2010 at 4:51 AM
artikel ini membahas mengenahi tahapan2 monitoring dan evaluasi,lebih bagus jika di lengkapi dengan proses dan hasil evaluasi sehingga bisa menjadi masukan buat pemerintah...saran aja sech..
June 6, 2010 at 6:35 AM
June 6, 2010 at 6:39 AM
dediarta dan kipty:
terima kasih atas saran dan tanggapannya...:)
tiara:
untuk studi kasusnya, saya masih blm menemukan studi kasus di dlm maupun luar negeri.akan tetapi,sepengetahuan saya, konsep ini juga digaungkan di cina melalui Shanghai International Program for Development Evaluation Training Asia‐Pacific Finance and Development Center.
mengenai waktu pelaksanaannya, sama dengan monev biasa, akan tetapi, dilakukan penjadwalan ulang karena akan diperlukan waktu bagi para evaluator untuk merombak sistem evaluasi dari yang sudah ada ke yang baru.
erina:
saudari erina, batas waktu pelaksanaan monev biasanya adalah sampai program selesai dan pasca program smpai waktu tertentu (waktu bervariasi bergantung dg kebijakan/program yg dievaluasi).yang bertanggung jawab terhadap monev adalah evaluator. dan evaluator ini bs berasal dari seluruh elemen stakeholder dari kebijakan. Pengadaan monev pada program-program skala kecil,seperti kelurahan, idealnya dilakukan, akan tetapi tidak semuanya bs diakomodasi oleh pemerintah krn keterbatasan sumberdaya, oleh karena itu, peran akademisi, atau lsm bs masuk utk melakukan proses monev tersebut.
dini:
tolok ukur suatu monitoring dikatakan efisien apabila, dengan sumberdaya seminimal mungkin, monitoring tersebut dapat menggiring suatu kebijakan ke arah tujuan yg ingin dicapai.
surya:
proses evaluasi di Indonesia kurang efisien, dikarenakan:
• Sistem evaluasi yang dimiliki pemerintah sekarang terlalu banyak
• Tidak ada hubungan antara tiap-tiap sistem evaluasi
• Adanya pekerjaan/program yang terduplikasi
• Tidak ada kepedulian dari institusi lain
sekian jawaban dari saya, semoga anda semua terpuaskan, tnggapan dan feed back dg senang hati diterima..:)
June 6, 2010 at 6:52 AM
ulasan yang menarik saudari anin
saya mau memanyakan apakah Integrasi dalam Monitoring dan evaluasi sebelumnya pernah diterapkan dan bagaimana dengan keberhasilannya? terima kasih
November 16, 2010 at 5:52 AM
mantappppppppppp...
smngat ngeblog ya
July 10, 2020 at 8:49 PM
JOIN NOW !!!
Dan Dapatkan Bonus yang menggiurkan dari dewalotto.club
Dengan Modal 20.000 anda dapat bermain banyak Games 1 ID
BURUAN DAFTAR!
dewa-lotto.cc
August 4, 2020 at 11:09 AM
JOIN NOW !!!
Dan Dapatkan Bonus yang menggiurkan dari dewalotto.club
Dengan Modal 20.000 anda dapat bermain banyak Games 1 ID
BURUAN DAFTAR!
dewa-lotto.cc
August 22, 2020 at 9:05 PM
JOIN NOW !!!
Dan Dapatkan Bonus yang menggiurkan dari dewalotto.club
Dengan Modal 20.000 anda dapat bermain banyak Games 1 ID
BURUAN DAFTAR!
dewa-lotto.cc